Koran.co.id – Baru-baru ini warga Indonesia sedang gempar terkait kenaikan ppn menjadi 12% di awal januari nanti tahun 2025,kenaikan pajak yang menjadi 12% dari yang awalnya 11% di tahun 2024 menarik perhatian banyak warga Indonesia khususnya mereka yang kalangan menengah kebawah,dikarenakan hal ini akan berpengaruh pada minat daya beli Masyarakat
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah satu sumber pendapatan utama negara dan pemerintah nyatanya pada tahun 2023.pajak merupakan pemasukan terbesar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Indonesia,mencapai 67% dari total pendapatan negara tercatat total pendapatan negara pada 2023 adalah Rp2.774.3 triliun sedangkan pendapatan dari penerimaan pajak mencapai Rp1.869.2 triliiun.Kenaikan tarif Pajak pertambahan nilai (PPN) sering kali dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai berbagai program yang dilaksanakan pemerintah seperti program Pembangunan infrastruktur,Kesehatan,pariwisata dan Pendidikan namun Keputusan kenaikan pajak ini juga memiliki konsekuensi bagi Masyarakat khususnya masyarakt menengah dan stabilitas ekonomi.
Kenaikan PPN dari yang awalnya 11% menjadi 12% di Indonesia diperkirakan akan menimbulkan dampak yang signifikan pada minat daya beli Masyarakat Indonesia dikarenakan harga barang dan jasa yang akan naik mengikuti kenaikan pajak,beberapa barang dan jasa yang akan naik seperti
1.Barang elektronik:tv,kulkas,smartphone
2.Pakaian dan barang fashion:baju,tas,Sepatu
3.perabotan rumah tangga:kursi,meja
4.makanan dan minuman di hotel dan restoran
5.makanan kemasan:snack,makanan cepat saji
6.produk digital:layanan streaming Netflix,prime video,Disney+,spotify
Respon Masyarakat
Kenaikan PPN menjadi 12% menimbulkan banyak respon Masyarakat dari mulai pelajar seperti mahasiswa,karyawan swasta hingga pegawai negeri.Banyak anak muda menyuarakan suara mereka terkait kenaikan pajak,mereka berpendapat kenaikan PPN akan berakibat pada tergerusnya daya beli Masyarakat akibat kenaikan PPN.Sebagian orang berpendapat bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi deficit anggaran.Namun,ada jufa yang mengkhawatirkan adanya dampak yang berakibat pada inflaso dan kesejahteraan masyrakat.
Menurut Dr. Bima Yudhistira, seorang pakar dalam bidang ekonomi dari INDEF, ‘’Kenaikan PPN memang bisa meningkatkan pendapatan negara,tetapi juga harus dipertimbangkan dampaknya terhadap faktor daya beli Masyarakat’’.Karna dengan meningkatnya harga barang dan jasa,Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah ‘’Upah dibawa UMR’’
Kenaikan PPN ini juga menimbulkan respon kontra dari kalangan anak muda,dimedia sosial seperti X,instagram,tiktok banyak anak muda mulai menyampaikan pendapat mereka terkat kenaikan tarif PPN banyak dari mereka membuat postingan baik itu quotes/video tentang pendapat mereka terkait kenaikan tarif PPN seperti di tiktok dan X hasstag kenaikan pajak menjadi salah satu yang paling banyak dipakai dalam beberapa waktu belakangan ini,mereka juga sering kali mengajak dan mengorganisir kampanye atau petisi online untuk menolak atau mendukung kenaikan PPN 12%
Pandangan pemerintah
Sedangkan dari sisi pemerintah.Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan PPN ini diperlukan untuk mendukung Pembangunan infrastruktur disektor Kesehatan,Pendidikan,dan berbagai program sosial lainnya.Dalam pandangan pemerintah peningkatan tarif PPN ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan public dan mengurangi ketimpangan sosial namun justru hal ini malah menimbulkan kontra dikalangan Masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah.
Menurut Menteri Keuangan,Sri mulyani Indrawati,’’Kenaikan tarif PPN ini akan memberikan tambahan dana/pendapatan yang lumayan besar bagi negara’’.Yang kemudian akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan berbagai program sosial pemerintah yang penting bagi negara.Beliau juga menjelaskan bahwa,kami berkomitmen untuk memastikan bahwa Masyarakat yang paling rentan akan tetap mendapat perlindungan dari kenaikan tarif PPN melalui program-program bantuan sosial yang akan ditingkatkan oleh pemerintah.
Tantangan dan Solusi
Salah satu faktor tantangan terbesar dari kebijakan pemerintah menaikan PPN ini adalah terkait bagaimana cara pemerintah dalam melindungi kelompok Masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dari naiknya harga barang dan jasa untuk menanggulaingi masalah ini pemerintah perlu menerapkan Langkah-langkah mitigasi yang efiktif seperti:
1.Peningkatan Program Bantuan Sosial
Pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial pemerintah untuk Masyarakat,bantuan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).Dengan demikian,Masyarakat berpenghasilan rendah dapat menerima bantuan tambahan untuk membantu mengurangi beban ekonomi yang di akibatkan kenaikan tarif PPN.
Data Program Bantuan Sosial:
Pada tahun 2023,pemerintah mengalokasikan Rp110 triliun untuk program bantuan sosial.Dengan kenaikan PPN,alokasi ini diharapkan akan meningkat setidaknya menjadi Rp 130 triliun pada tahun 2025
Data anggaran pemerintah
Anggaran infrastruktur tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp 423 triliun, naik dari Rp 402 triliun pada tahun 2023.Dengan adanya kenaikan tarif PPN diharapkan Anggaran program sosial, termasuk bantuan sosial, juga akan ditingkatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi kenaikan harga.
2.Subsidi Barang Kebutuhan Pokok/Sembako
Subsidi untuk barang-barang kebutuhan pokok/sembako seperti beras,minyak goreng,dan gula serta kebutuhan hidup lain akan dapat membantu menjaga harga bahan pokok dan mengurangi dampak yang diakibatkan dari kenaikan PPN bagi Masyarakat.
3.Pelatihan dan Pendidikan
Pemerintah dapat menginvestasikan lebih banyak dana mereka dalam program pelatihan dan Pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas Masyarakat.dengan cara ini diharapkan masyarkat dapat memiliki kesempatan dikarenakan dengan pelatihan ini diharapkan rakyat dapat mencari dan menghasilkan pendapatan tambahan dari skill yang didapat dari pelatihan untuk menstabilkan hidup mereka
4.Pengawasan Harga barang dan jasa serta pengawasan stok barang
Dengan kenaikan tarif PPN ini diharapkan pemerintah perlu menjaga dan memastikan bahwa kenaikan PPN ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikan harga barang mereka ke harga yang tidak wajar tidak sesuai pasaran karna dapat mengakibatkan ketidakstabilan harga barangyang akan merugikan banyak pihak,dengan adanya pengawasan harga yang ketat dari pemerintah diharapkan ini dapat membantu Masyarakat dan menjaga kestabilan harga pasar serta memastikan ketersediaan barang-barang pokok dengan harga terjangkau sangat penting
5.Kerja Sama dengan sektor Swasta
Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk menyediakan program diskon dan promosi yang dikhususkan untuk Masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan ini diharapkan bisa menjadi Solusi jangka pendek untuk membantu pemerintah mengatasi peningkatan biaya hidup akibat kenaikan tarif PPN.
Kenaikan PPN 12% di Indonesia membawa dampak yang beragam bagi masyarakat, pengusaha, dan ekonomi secara keseluruhan. Dengan adanya Keputusan ini diharapkan pemerintah mempertimbangkan berbagai pandangan dan mengambil kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat dari peningkatan pendapatan negara yang diperoleh dari kenaikan tarif PPN ini. Melalui langkah-langkah mitigasi yang efektif, transparansi penggunaan dana, dan kerja sama dengan sektor swasta, diharapkan masyarakat juga dapat merasakan manfaat positif dari kebijakan ini.
Ditulis oleh:Febrian Faris Rizkianto
